Komisi VII DPR meminta sektor swasta agar memberikan perhatian lebih terhadap kawasan Timur Indonesia. Permintaan ini disampaikan saat Komisi VII Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PETRONAS Niaga Indonesia, Dirut PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, serta Ketua Umum Hiswana Migas di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (01/02)

“Kenapa tidak fokus pada Indonesia bagian Timur. Padahal Pemerintah mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan pihak swasta, salah satu tujuannya untuk itu,” tegas Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDIP)

Dewi menyadari, biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau kawasan tersebut tidak murah, bahkan mungkin harus mengurangi margin bila dibandingkan dengan bisnis yang lain,  tapi hal itu merupakan resiko sebagai timbal-balik atas kesepakatan kerjasama.

Adanya kerjasama itu, lanjut Dewi diharapkan agar mendapatkan solusi terbaik karena rakyat menunggu. Karena itu, ia berharap jumlah BBM bersubsidi yang didistribusikan dapat tersalurkan dengan baik ke daerah sasaran.

“Kalau memang distribusi BBM bersubsidi ini tidak bermasalah, tidak perlu harus ada kerjasama Pemerintah dengan sektor swasta. Jadi saya minta BBM bersubsidi agar tepat sasaran supaya tidak terjadi kelangkaan,” tegasnya

Sementara itu, Anggota Komisi VII Asfihani (Fraksi PD) mengeluhkan, selama pendistribusian BBM bersubsidi dipegang oleh Pertamina, Komisi VII tidak pernah mengetahui berapa jumlah BBM tersebut. “Kami hanya inginkan agar BBM bersubsidi betul-betul dapat dinikmati masyarakat umum,” katanya

Karenanya Asfihani berharap siapapun yang menjadi penyalur BBM bersubsidi agar benar-benar mampu serta didukung fasilitas infrastruktur yang kuat. “Apakah benar mereka memang mempunyai fasilitas untuk itu, karena asumsinya mereka lebih baik dari pertamina,” tanyanya

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama PT. AKR Corporindo, Haryanto Adikoesoemo mangatakan pihaknya sudah merambah ke kawasan Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi Selatan. Ke depan, AKR berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kawasan timur.

Haryanti menyadari biaya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke kawasan tersebut sangat besar. Karena itu, ia meminta dukungan Komisi VII agar memberikan insentif sehingga kelangkaan bisa diatasi dengan baik.

Selain itu, Haryanto mengungkapkan, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. AKR Corporindo dengan kapasitas 250.000 kiloliter akan beroperasi pada Maret 2010. Dengan beroperasinya penampungan BBM itu, juga diharapkan dapat mengatasi kelangkaan BBM.

            “Terminal BBM swasta terbesar tahap I dengan kapasitas 250.000 KL akan selesai dan operasi bulan depan,” terangnya

Setelah itu, pembangunan terminal BBM fase II dengan kapasitas sebesar 200.000 KL. Dana untuk pembangunan fase I  sekitar US$ 100 juta, sementara untuk pembangunan fase II diperkirakan menelan dana US$ 130-140 juta, sedangkan untuk proyek pengerjaannyanya, perseroan menggandeng Royal Vopak.

Selain membangun penampungan BBM, kata dia, AKR juga membangun dua demarga untuk kapal tanker dengan kapasitas masing-masing 65.000 ton dan 8.000 ton. Sementara untuk menunjang pendistribusian BBM melalui darat, AKR telah memiliki 176 truk pengangkut BBM.

"Kami juga merupakan transporter BBM dari Shell Indonesia. Ini menunjukan kami juga memiliki pengalaman dalam pendistribusian  BBM," ungkapnya. (sw) foto:iwan/parle/DS